MANEJEMEN BERBASIS SEKOLAH
(MBS )
OLEH :WAHYUDI
A.
PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan,
khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional
dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan
alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan
peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu
pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah,
terutama di kota-kota, menunjukan peningkatan mutu pendidikan yang cukup
menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.
Pandangan filosofis tentang hakekat sekolah dan masyarakat dalam
kehidupan kita. sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan
merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat, hak hidup dan kelangsungan
hidup sekolah bergantung pada masyarakat, sekolah adalah lembaga sosial yang
berfungsi untuk melayani anggota2 masyarakat dalam bidang pendidikan, kemajuan
sekolah dan masyarkat saling berkolerasi, keduanya saling membutuhkan,
Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya.
Desain organisasi sekolah adalah di dalamnya terdapat tim administrasi sekolah
yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai
tujuan oranisasi. MBS terlahir dengan beberapa nama yang berbeda, yaitu tata
kelola berbasis sekolah (school-based governance), manajemen mandiri sekolah
(school self-manegement), dan bahkan juga
Penyerahan otonomi dalam pengelolaan sekolah ini diberikan tidak
lain dan tidak bukan adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Oleh
karena itu, maka Direktorat Pembinaan SMP menamakan MBS sebagai Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
Tujuan utama
adalah untuk mengembangkan prosedur kebijakan sekolah, memecahkan
masalah-masalah umum, memanfaatkan semua potensi individu yang tergabung dalam
tim tersebut. Sehingga sekolah selain dapat mencetak orang yang cerdas serta
emosional tinggi, juga dapat mempersiapkan tenaga-tenaga pembangunan.
Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan
education function atau input-output
analisys yang tidak dilaksanakan secara konsekuen.
Faktor kedua, penyelenggaran pendidikan nasional dilakukan secara
birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan
pendidikan sangat tergantung pada keputusan
birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang
kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat.
Faktor ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru dan pranserta masyarakat
khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat
minim.
Lahirnya UU. No. 22
Tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta UU. No. 25 tentang perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang
kewenangan daerah sehingga lebih otonom termasuk dalam bidang pendidikan.
Sehingga penyelenggaraan yang bersifat terpusat atau sentralis berganti ke arah
desentralisasi. Pengelolaan pendidikan yang diarahkan pada desentralisasi
menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan otonomi
daerah. Karena itu memerlukan kesiapan sekolah sebagai ujung tombak operasional
pendidikan pada level bawah. Pendidikan yang selama ini dikelola terpusat
(sentral) harus diubah sesuai dengan perkembangan sistem yang ada yaitu sistem
desentraliasi.
Otonomi daerah sebagai
kebijakan politik makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai sub
sistem pendidikan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka pengelolaan pendidikan
dilakukan secara otonom yaitu dengan model manajemen berbasis sekolah atau
school based management. Manajemen berbasis sekolah sendiri merupakan suatu konsep
yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam
rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat
mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat
antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.
B.
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa yang dimaksud manajemen berbasis sekolah ?
2.
Apa saja komponen-komponen
manejemen sekolah ?
3. Bagaimana cara
meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan implementasi manajemen berbasis
sekolah?
C.
PEMBAHASAN
1.
Apa yang dimaksud manajemen berbasis sekolah
Definisi komprehensif mengenai MBS yang dikemukakan oleh Malen sebagaimana
dikutip Ibtisam Abu Duhou adalah suatu perubahan formal struktur
penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasikan
sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada
redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang
dengannya [1]pendidikan
dapat didorong dan ditopang.[1]
Selanjutnya, Candoli mendefinisikan MBS, sebagai suatu cara untuk memaksa
sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa saja yang terjadi pada
anak menurut jurisdiksinya dan mengikuti sekolahnya.[2]
Konsep ini menegaskan bahwa ketika sekolah itu sendiri dibebani dengan
pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan anak
dalam mengikuti sekolah, personil sekolah akan mengembangkan program yang lebih
meyakinkan karena mereka mengetahui kebutuhan belajar siswa.
Definisi tentang MBS menegaskan bahwa konsep tersebut mengacu pada
manajemen sumber daya di tingkat sekolah dan bukan di suatu sistem atau tingkat
yang sentralistik. Melalui MBS, sekolah diberi pengawasan lebih besar atas arah
yang akan dicapai oleh organisasi sekolah tersebut. Pengawasan atas anggaran
dianggap merupakan inti dari MBS.
Terkait erat dengan kebijaksanaan anggaran adalah pengawasan atas penetapan
peran, penggajian, dan pengembangan staf. Pada ekstrim lainnya, beberapa
sekolah diberi pengawasan atas kurikulum sebagai bagian dari MBS. Di sini suatu
kurikulum berbasis sekolah berarti bahwa masing-masing sekolah memut[2]uskan
bahan-bahan ajar apa akan digunakan, dan juga model pelaksanaan spesifik. Para
staf menentukan beberapa kebutuhan pengembangan profesional mereka sendiri,
serta beberapa struktur di mana proses pendidikan akan dikembangkan.[3]
Respon yang muncul atas MBS bermacam-macam. Depdiknas merumuskan pengertian
MBS sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada
sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara
langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan
masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan
nasional.
Dengan otonomi yang lebih besar, sekolah memiliki kewenangan yang lebih
besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri.[4]
Maksud yang sama dikemukakan oleh Miarso yang menyatakan bahwa arti pengelolaan
berbasis sekolah ini adalah pelimpahan wewenang pada lapis sekolah untuk
mengambil keputusan mengenai alokasi dan pemanfaatan sumber-sumber berdasarkan
aturan akuntabilitas yang berkaitan dengan sumber tersebut.[5]
Asumsi kebijakan manajemen berbasis sekolah adalah bahwa dengan pelimpahan
kewenangan dan tanggung jawab yang meningkat ke sekolah, serta proporsi dana
lebih besar dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan sesuai dengan
serangkaian garis pedoman kebijakan yang lebih eksplisit dan meletakkan
strategi manajemen prestasi yang terartikulasi di atas perencanaan tersebut,
maka hal tersebut akan memudahkan dan mendorong peningkatan efektivitas dan
efisiensi pendidikan publik.[7]
2. Apa saja komponen-komponen manejemen sekolah
I.
Kurikulum dan Program Pengajaran
Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses
pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, Perencanaan dan
pengembangan kurikulum nasional telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional
pada tingkat pusat. Akan tetapi sekolah juga bertugas dan berwenang
mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan
masyarakat setempat dan sosial budaya yang mendukung pembangunan lokal sehingga
peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungan (Mulyasa,
2002:40).
Dalam manajemen berbasis sekolah di Indonesia untuk muatan lokal
mengharuskan setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan dan
memunculkan keunggulan program pendidikan tertentu sesuai dengan latar belakang
tuntutan lingkungansosial masyarakat. Dengan otonomi sekolah dalam arti luas
mempunyai fungsi untuk menghubungkan program-program sekolah dengan seluruh
kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan sehingga setelah siswa
menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan mereka siap pakai sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
II.
Manajemen Tenaga Kependidikan
Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan
meningkatkan sumber daya manusia , Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan dengan
cara mengikut sertakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pada kinerja
seluruh unsur sekolah. Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil)
mencakup beberapa hal yaitu: (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai,
(3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5)
pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai (Mulyasa,
2002:42).
Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga
kependidikan adalah anggota
masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan
oleh undang-uandang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang,
diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji pula menurut aturan yang berlaku.
III.
Manajemen Kesiswaan
Salah satu tugas sekolah diawal tahun pelajaran baru adalah menata
siswa. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap
kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan
keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan
hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang
lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan
perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.
IV. Manajemen Keuangan
Keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat
berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang
diselaggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Manajerial kepala sekolah
pada keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Beerbasis Sekolah.
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut kemampuan sekolah dalam
merencanakan melaksanakan, dan mengevaluasi serta memepertanggungjawabkan
penggunaan anggaran. pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan
pemerintah (Mulyasa, 2002:47).
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberi kewenangan pada sekolah
untuk menggali dan menggunakan sumber dana sesuai keperluan sekolah. Sumber
dana dalam proses pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: (1)
pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, (2) orang tua/wali atau peserta
didik, dan (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan
dengan penerimaan keuangan dari orang tua/wali murid dan masyarakat ditegaskan
dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU No. 2 tahun 1989 yaitu
kemampuan pemerintah terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang
tua/wali murid.
V.
Manajemen Sarana dan Prasarana
Pendidikan
Dalam rangka mengatur substansi fasilitas atau sarana di sekolah di
gunakan suatu pendekatan administratif tertentu yang disebut juga manajemen
sarana pendidikan. Manajemen sendiri merupakan proses pendayagunaan semua
sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Pendayagunaan
melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam
proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar
pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancer, teratur, efektif,
dan efisien.
Jadi manajemen sarana pendidikan
adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan
yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar pencapaian tujuan pendidikan
dapat berjalan dengan lancer, teratur, efektif, dan efisien.
Perlengkapan sekolah, atau juga sering disebut dengan fasilitas
sekolah, dapat di kelompokan menjadi sarana pendidikan dan prasarana
pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan
perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah,
seperti: ruang, buku, perpustakaan, labolatarium dan sebagainya. Sedangkan
prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak
langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnnya
lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang dan sebagainy
VI.
Manajemen Pengelolaan Hubungan
Masyarakat
Hubungan antara sekolah dengan orang tua/wali murid serta
masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana sangat berperan dalam membina
dan mengembangkan pertumbuhan pribadi murid di sekolah. Sekolah dan orang
tua/wali murid memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah
atau pendidikan secara efektif dan efisien. Gaffar dalam Mulyasa menyatakan,
bahwa hubungan sekolah dengan orang tua/wali murid bertujuan antara lain: (1)
memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan murid; (2) memperkokoh tujuan
serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3)
menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah (Mulyasa,
2002:50).
Pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) , manajemen hubungan
sekolah dengan orang tua wali murid diharapkan berjalan dengan baik. Hubungan
yang harmonis membuat masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memajukan
sekolah. Penciptaan hubungan dan kerja sama yang harmonis, apabila masyarakat
mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah. Gambaran yang
jelas dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua
wali murid, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan dari
staf sekolah, dan laporan tahunan sekolah.
Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan
sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif,
efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan
berkulitas. Lulusan yang berkualitas akan terlihat dari penguasaan/kompetensi
murid tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dijadikan
bekal ketika terjun di tengah-tengah masyarakat (out come).
3. cara meningkatkan mutu
pendidikan berdasarkan implementasi manajemen berbasis sekolah?
Sesuai dengan konsep implementasi
MBS, dalam pengaturan
satuan pendidikan (lebih
khususnya sekolah) berbasis pada
potensi masyarakat dan lingkungan di sekitar
sekolah. Menurut Mulyasa (2002: 59-63) 8 agar MBS dapat berjalan secara
optimal, diperlukan strategi dalam pengim[3]plementasian
MBS, yakni: (1) Perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan
manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Dalam
hal ini sedikitnya akan ditemui tiga kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan
kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Perbedaan
kemampuan manajemen, mengharuskan perlakuan yang berbeda terhadap setiap
sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma
baru yang ditawarkan MBS; (2) Pentahapan implementasi MBS melalui tiga tahap
yaitu jangka pendek (tahun pertama sampai dengan tahun ketiga), jangka menengah
(tahun keempat sampai dengan tahun keenam), dan jangka panjang (setelah tahun
keenam); (3) Implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan dan
pedoman-pedoman (guidelines) umum yang dapat dipakai sebagai pedoman
dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan.
Perangkat implementasi ini perlu diperkenalkan sejak awal, melalui
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek.
4.
Langkah-langkah
yang harus ditempuh dalam melaksanakan manajemen strategik adalah menggunakan
empat komponen manajemen strategik, yaitu:
5.
(1) Analisis
potensi dan profil satuan pendidikan (sekolah/madrasah) untuk mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan;
6.
(2) Analisis
lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam melaksanakan
layanan jasa pendidikan;
7.
(3)
Menetapkan visi dan misi berdasarkan analisis potensi dan lingkungan sebagai
acuan dalam pengelolaan satuan pendidikan;
8.
(4)
Menetapkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam
mencapai visi dan misi sekolah.
9.
Dapat
disimpulkan bahwasanya implementasi manajemen berbasis sekolah strategik pada
intinya adalah memilih alternatif strategik yang terbaik bagi organisasi
sekolah dalam segala hal untuk mendukung gerak usaha organisasi sekolah dan
organisasi sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah
strategik secara terus menerus dan harus fleksibel sesuai dengan tuntutan
kondisi di lapangan. Dengan begitu maka akan mengarah ke perbaikan kualitas
pendidikan di sekolah.
KESIMPULAN
a)
PENGERTIAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya dalam
proses pembelajaran yang berdasar pada
sekolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
b)
Kurikulum dalam MBS
Menurut Crow and Crow Kurikulum adalah Rancangan Pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah
c)
Pengertian tenaga kependidikan
Menurut
UUSPN No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut
memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-uandang yang berlaku, diangkat oleh
pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji pula
menurut aturan yang berlaku.
d)
Pengertian Manajeman Kesiswaan
Salah satu tugas sekolah diawal tahun pelajaran baru adalah menata
siswa. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap
kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan
keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah
e)
Manajemen Keuangan
Keuangan
merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada keefektifan
dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselaggarakan oleh masing-masing
satuan pendidikan
f)
Pengertian Manajeman Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Dalam
rangka mengatur substansi fasilitas atau sarana di sekolah di gunakan suatu
pendekatan administratif tertentu yang disebut juga manajemen sarana pendidikan
g)
Manajemen Pengelolaan Hubungan
Masyarakat
Hubungan
antara sekolah dengan orang tua/wali murid serta masyarakat pada hakekatnya
merupakan suatu sarana sangat berperan dalam membina dan mengembangkan
pertumbuhan pribadi murid di sekolah
DAFTAR PUSTAKA
Ibtisam Abu Duhou, School-Based
Management, Penerjemah Noryamin Aini, dkk, (Jakarta: Logos, 2002), h.. 16
Candoli, Site-Based Management in
Education: How to Make It Work in Your School, (Lancaster: Technomic
Publishing Co, 1995), xi
Ibtisam Abu Duhou, School-Based Management,
Penerjemah Noryamin Aini, dkk, h.. 25
A. Malik Fadjar, Kata
Pengantar dalam dalam Ibtisam Abu Duhou, School-Base Management,
Penerjemah Noryamin Aini, dkk, h. xvii]Yusufhadi Miarso. “Perubahan Paradigma Pendidikan Peran Tekhnologi
Pendidikan dalam Penyampaian Misi dan Informasi Pendidikan”, dalam Menyemai
Benih Tekhnologi Pendidikan, h. 696-697
Amiruddin Siahaan dkk, Manajemen
Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta: Quantum Teaching, 2006), h. 5.
http://edukasi.kompasiana.com/2012/03/12/latar-belakang-munculnya-mbs/
diakses pada tanggal 15 Oktober 2012
[1]Ibtisam abu Duhou, scholl based Management, penerjemah noryamin aini
dkk (Jakarta : Logos, 2002), h.16
2.Candoli,Site-Based Management in
education :how to make it work in your school (lancaster :technomc publising
Co,1995) xi
[2] Ibtisan Abu Duhou, school Based management H.25
4.A.Malik Fadjar ,Kata pengantar dalam ibtisan Abu Duhou
5.Yusufhadi Miarso Perubahan paradigma pendidikan peran teknologi
pendidikan dalam penyampaian misi dan informasi pendidikan.
No comments:
Post a Comment